Connect with us

Berita Utama

Ahli Sebut Penetapan Tanaya Sebagai Tersangka Tak Sah

PLN
Tersangka jual beli lahan PLN di Desa Lala, Kabupaten Buru. -IST-

Ambon, ameksOnline.- Penetapan Ferry Tanaya sebagai tersangka bertentangan dengan KUHAP. Dua alat bukti harusnya dipakai untuk menjerat orang yang dituduh. Apalagi penetapan tersangka, tanpa adanya surat perintah dimulainya penyelidikan.

Hal ini diungkap saksi ahli dalam sidang Praperadilan Ferry Tanaya, kemarin, terhadap penetapan status tersangkanya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku. Saksi ahli yang dihadirkan pihak Ferry, adalah guru besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Makassar Said Karim.

Menurut dia, status tersangka, adalah penetapan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, berdasarkan bukti permulaan yang cukup. “Bukti yang cukup itu minimal dua alat bukti,” kata dia.

Natsepa

Alat bukti yang dimaksud, kata dia, harusnya ditemukan penyidik saat penyidikan dimulai atau saat proses penyidikan. Hal itulah yang menjadi dasar penetapan tersangka. “Menetapkan seseorang menjadi tersangka sebelum penyidikan, penetapan itu tidak sah dan tidak benar berdasarkan hukum,” katanya.

Penyidik, kata dia, harusnya menyerahkan SPDP seminggu setelah diterbitkan.  Itu adalah kewajiban hukum. Kewajiban itu harus dilaksanakan, jika tidak, ada resiko hukumnya. Resiko hukumnya,  penetapan tersangka bertentangan dengan hukum acara pidana.

Talim Wamnebo, saksi lain yang dihadirkan pihak Ferry Tanaya, justeru mengungkapkan keterlibatan seorang oknum jaksa dalam pembelian lahan. Jaksa juga sosialisasi kepada kepada pemilik lahan di Desa Lala terkait harga per meter lahan sebesar Rp125 ribu.

Dalam kesaksiannya, dia mengungkapkan, pemilik lahan itu, mengaku Fery Tanaya memiliki doku­men akte jual beli tahun 1985. Sementara ahli waris Said bin Thalib memiliki surat penjualan tahun 1928.

Sedangkan pemilik lahan Sofyan Umagapi, Junaidi dan Salim Umagapi tidak memiliki surat kepemilikan. Meski demikian, mereka sudah menguasai lahan itu sejak turun temurun.

Saat pembayaran ganti unsung di Balai Desa juga disaksi­kan Jaksa bernama Berty Tanate, termasuk pegawai dari Muspika. Said bin Thalib juga membenarkan pelepasan lahannya ke pihak PLN, setelah diverifikasi pihak kejaksaan.

Mereka yang verifikasi, adalah Agus Sirait dari Kejaksaan Tinggi Maluku, dan Ferdy Tanate dari Kejaksaan Negeri Namlea, Buru. Merespon kesaksian itu, Kejati Maluku kekeh memastikan penetapan Ferry sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea, Kabupaten Buru, sudah sah.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama