Connect with us

Lintas Pulau

Banyak Sekolah Mengeluh, Kuota Internetnya Kecil

Maluku Barat Daya
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Erny Sopalauw. -Wahab-

Ambon, ameksOnline.- Bantuan kuota internet untuk sekolah SMA/SMK di Maluku tahun 2020 belum sesuai harapan. Banyak sekolah yang mengeluh kuota yang diberikan kecil belum sesuai kebutuhan guru dan siswa.

Kendala tersebut di ketahui saat Komisi I DPRD Maluku bersama dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan kunjungan saat pengawasan ke SMA 9, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kamis (10/3).

Sekolah tersebut, mendapatkan bantuan pulsa internet 5 per 10 giga byte (GB) perbulan. 5 Gb dipergunakan untuk siang, dan 10 Gb pada malam hari. Pihak sekolah mengaku kuota ini yang diberikan sangat tidak cukup.

Mereka berharap ada perhatian dari Dinas Kominfo untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk penambahan.

“Memang kalau dengan jumlah kuota ini sangat tidak cukup. Kami hanya bisa buka WhatsApp saja. Untuk mengirim file atau data sekolah tidak bisa. Kita berharap ini bisa diperhatikan oleh Dinas Kominfo” ujar salah satu guru SMA 9 Moa kepada media ini.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku Erny Sopalauw mengatakan, bantuan pulsa Internet untuk 193 sekolah SMA/SMK di 11 Kabupaten/Kota merupakan program perioritas Pemerintah Provinsi Maluku untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020.

Namun karena situasi Pandemi Covid-19 UNBK tidak dapat dilakukan. Sehingga, kuota yang diberikan dipergunakan untuk guru maupun siswa ketika belajar daring.

Penambahan kuota di upayakan, dengan berkordinasi bersama Pemerintah Provinsi. Pihak sekolah juga di ingatkan, pergunakan kuota sesuai kebutuhan belajar. Bukan diluar itu dengan mendownload video.

“Kenapa kuota cepat habis karena banyak dipergunakan untuk mendownload video atau menonton YouTube. Padahal ini hanya untuk kepentingan pembelajaran bukan yang lainnya. Namun untuk SMA 9 Moa, kita sudah naikan dari 5 per 10 GB, ke 10 per 10 GB,” ujarnya.

Kepala sekolah diminta
melakukan pengawasan kepada anak buahnya terkait pemakaian kuota internet di luar jam belajar. Karena sekolah di daerah. Jauh dari jangkauan untuk diawasi.

Ini penting, agar bisa dipergunakan sesuai kebutuhan. Karena upaya penambahan kuota akan dilihat berdasarkan ketersediaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi.

“Kalaupun kuota yang diberikan dipergunakan untuk mendownload dan menonton YouTube, maka kita akan pikirkan kembali,” tegas Erny.

Untuk MBD, ada 15 Sekolah SMA/SMK tersebar di setiap Kecamatan. Termasuk SMA 12 di Kecamatan Leti. Sekolah tersebut memiliki akses internet “Bakti” (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) yang diberikan langsung oleh Kementerian Kominfo.

Penyediaan internet “Bakti” untuk mendukung pemanfaatan beragam aplikasi layanan pendidikan dan kesehatan oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, terutama wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Namun, bantuan yang diberikan Kementerian Kominfo ini tidak dapat digunakan pihak sekolah karena tidak ada jaringan. Padahal sangat dibutuhkan. Kendala ini dijadikan catatan oleh Kominfo Provinsi dan Kabupaten MBD untuk mendata sekolah mana saja, yang sama sekali tidak memiliki akses internet. Maupun yang mengalami gangguan.

Pihaknya juga akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan untuk meminta data sekolah SMA/SMK di Maluku yang belum terakses internet.

Pegawai di Kecamatan Leti juga mengeluhkan yang sama. Bantuan Internet Bakti dari Kementerian tidak berfungsi dengan baik. Mereka terpaksa menggunakan data internet peribadi.

“Bakti, merupakan bantuan jaringan internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten. Bahkan bantuan ini didatangkan tanpa ada kordinasi dengan kami, langsung ke lokasi. Hasilnya banyak yang tak berfungsi lagi,” sahut dia.

Kendala listirik juga menjadi penyebab bagi pengguna internet di daerah itu. Listrik ketika padam, jaringan internet hilang. Pihak PLN setempat mengaku keterbatasan BBM.

“Kadang disaat belajar listrik padam. Jaringan pun hilang.
Mereka kerja seperti dalam kondisi perang harus cepat, karena di jam 12 siang lampu padam. Nanti jam 7 malam lagi baru nyala. Ini sangat berpengaruh,” tukasnya.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra pada kesempatan itu meminta, persoalan kuota internet harus jadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kominfo.

Jika tidak, ini menjadi kendala bagi sekolah di daerah Terluar Tertinggal dan Terdepan (3T) yang harusnya diperhatikan dari semua sisi. Salah satu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kekurangan kuota internet, perlu disikapi secara serius agar semua kebutuhan sekolah yang dilakukan melalui online, selain proses belajar mengajar semuanya bisa terakomodir dengan baik. Sehingga ketika ada laporan apapun. Sekolah di daerah terluar tidak ketinggalan.

“Dengan kunjungan pengawasan ini kita dapat mengetahui langsung kendala internet di sekolah- sekolah. Ketersediaan kuota yang dianggap belum cukup. Ini menjadi perhatian dinas Kominfo untuk diperjuangkan, sesuai tugas dan kewenangannya yang diberikan Pemda,” ungkapnya. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau