Connect with us

Berita Utama

Belum Bertarung, NINA-RAMAH Udah Dilapor ke Bawaslu

AMBON,AE.-Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akan memutuskan sengketa tahapan Pilkada antara pasangan calon perseorangan, Rohani Vanath-Ramly Mahu (NINA-RAMAH) dan sekelompok warga pada 17 Agustus. Saat ini Bawaslu masih mendalami bukti dan keterangan para pihak.

Rohani-Ramli merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati SBT periode 2020-2025 dari jalur perseorangan atau non partai. Tim mereka telah menyerahkan belasan ribu dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk verifikasi administrasi maupun faktual.

Hasil verifikasi tahapa pertama, dukungan yang memenuhi syarat sekitar 8.026. Jumlah ini masih kurang karena persyaratan jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon independen untuk kabupaten SBT sebanyak 10.212.

Olehnya itu, mereka kembali memasukan dukungan tambahan. Saat ini, verifikasi faktual oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Ditengah verfak ini, sejumlah warga mengadukan pasangan NINA-RAMAH ke Bawaslu, karena diduga memalsukan sebagian dukungan.

Bawaslu SBT menerima gugatan warga pada Rabu (12/8).  Telah dilalukan serangkaian sidang. Kini Bawaslu masih mengkajinya untuk selanjutnya memutuskan perkara tersebut.. “ Iya, setelah masing-masing para pihak menyampaikan kesimpulan, maka kita akan mendalami pembuktian tersebut untuk kemudian diputuskan dalam persidangan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten SBT, Suparjo Rustam Rumakamar kepada Ambon Ekspres via seluler, Jumat (14/8)

Menurut dia, sesuai dengan jadwal yang diamanatkan oleh Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang penyelesaian sengketa pemilihan akan   diputuskan pada 17 Agustus 2020.

Dia menjelaskan, waktu penanganan penyelesaian sengketa pemilihan adalah 12 hari sejak gugatan sengketa tersebut diregister. Saat ini, kata dia,  Bawaslu sedang melakukan pengkajian dan pengcocokan bukti-bukti serta fakta persidangan.

Bawaslu akan melihat pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon. Sehingga bukti persidangan akan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Bawaslu, maupun Peraturan KPU serta Juknis 82 tentang pelaksanaan pencocokan dokumen dukungan dan kemudian ada perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah. 

“ Prinsipnya kami masih mengkaji poin-poin atau penyampaian kesimpulan yang disampaikan masing pihak baik pemohon maupun termohon untuk disandingkan dengan kajian yurdista. Sidang akan diputuskan tanggal 17 Agustus 2020,” pungkasnya.  (AKS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama