Connect with us

Lintas Pulau

Dihadapan DPRD Maluku, Pemerintah Beber Akar Konflik di MBD

Maluku Barat Daya
Komisi I DPRD Maluku bertemu pimpinan sejumlah OPD MBD, di MBD. -Wahab Pacina-

Ambon, ameksOnline.- Komisi I DPRD Maluku kembali melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran APBN dan APBD untuk program dan kegiatan tahun 2020 di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Komisi yang membidangi masalah Hukum Pemerintahan dan keamanan ini, fokus pada masalah pemerintahan di OPD Pemda setempat.

Kemudian masalah kendala jaringan telekomunikasi di daerah itu. Pengawasan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Selasa sampai Rabu 10 Maret 2021 banyak masukan, saran yang diterima pimpinan Komisi dan anggota.

Beragam masukan ini, disampaikan saat pertemuan di ruang rapat Kantor Bupati, dipimpin Asisten II Pemda MBD Jhon Kay mewakili Bupati Benyamin Thomas Noach dengan melibatkan beberapa OPD, termasuk perwakilan dari Polres MBD.

Dengan di hadiri Ketua Komisi I Amir Rumra (PKS) Wakil Ketua Komisi, Yance Weno (Perindo) Anggota Benhur G. Watubun (PDIP) dan Edison Sarimanela (Hanura) serta Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku Erny Sopalauw, Selasa (9/3).

Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Maluku Barat Daya, Ari Ezauw dipertemuan itu mengatakan, salah satu tugas fungsi Kesbangpol adalah membantu pemerintah untuk pencegahan konflik sosial masyarakat.

Namun, yang sering terjadi konflik di masyarakat penyebabnya karena permasalahan batas wilayah atau tanah antar desa. Untuk itu diminta agar dilakukan koordinasi dengan Badan Pertahanan terkait sertifikat lahan.

“Kalau tidak, kasus seperti ini terus terjadi di MBD. Pertanahan melakukan sertifikasi tanah tapi masih secara terbatas. Kita berharap melalui komisi I, ini bisa diperhatikan demi hindari konflik sosial dimasyarakat ke depan,” pinta Ari.

Sekretaris Infokom, Josep Nanlohy menjelaskan, pembangunan telekomunikasi di MBD dari tahun 2020 sudah dibangun 63 BPS. Direncanakan ada penambahan tetapi Covid-19 sehingga, baru dilanjutkan tahun 2021.

“Rasio ketersediaan internet di MBD baru 37 persen. Itu sebabnya perlu ada perhatian untuk ditambah, karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pulau pulau,” tukasnya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan MBD Roni, menyampaikan terkait persoalan lahan kampus dan lahan dermaga yang disengketakan dan terjadi pemblokiran.

Sesuai aturan tanah di atas 5 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Diharapkan lewat Komisi 1 yang bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon bisa diperjuangkan.

Selain itu, menyangkut pemerintahan di desa adat, perlu ada Perda adat sebagai payung hukum. Tetapi sampai saat ini belum di miliki.

“Ini beberapa kendala yang sekiranya bisa diperjuangkan oleh Komisi I DPRD Maluku. Dan untuk Pemerintahan secara umum di MBD berjalan dengan baik dan lancar,” bebernya.

Kepala Inspektorat, Maikal Rijoli menjelaskan peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 yang menuntut tentang pengawasan Pemerintah selain OPD, juga di pemerintahan desa terkiat penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD-ADD).

Untuk pengawasan ditingkat desa juga mengalami kendala pendanaan, karena Pandemi Covid-19 banyak anggaran yang di pangkas.

“Meski kendala anggaran namun kami tetap menjalankan tugas. Untuk tahun 2020, dari total 117 desa di MBD. 12 yang sudah dilakukan Audit dan 2 desa diantaranya sudah kami serahkan ke kejaksaan dan kepolisian, karena penggunaan anggaran yang tidak sesuai program,” tandas Maikel.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra pada kesempatan itu mengatakan, semua persoalan yang disampaikan tetap menjadi perhatian komisi untuk diperjuangkan. Salah satunya menyangkut sertifikat tanah, setelah kembali akan berkoordinasi dengan BPN Kota Ambon.

“Batas tanah antar desa yang sering timbulkan konflik akan menjadi perhatian kami untuk dibicarakan dengan BPN Ambon.
Termasuk tanah di atas 5 hektar yang menjadi kewenangan Provinsi,” tegas Amir.

Kantor pertanahan perwakilan sudah harus diadakan. Sehingga pelayanan sertifikat lahan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan naik. Karena di daerah lain seperti Aru, Buru dan Bursel bisa diperjuangkan. MBD juga harus demikian, kantor pertanahan perwakilan harus ada untuk maksimalkan pelayanan.

“Masalah ini juga akan kami sampaikan di Kementrian Agraria saat penyampaian aspirasi nanti,” sebutnya.

Kemudian untuk inspektorat persoalan, pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD- ADD) tidak boleh lengah. Jika ditemukan ada kepala desa yang melanggar harus diproses hukum sehingga ada efek jera kepada yang lain.

Menyangkut jaringan dan Perda adat desa adat sebagai payung hukum juga tetap menjadi perhatian.

“Prinsipnya, semua masukan yang disampaikan untuk pengawasan MBD kali ini, akan kami lanjutkan dengan mitra terkait di Provinsi setelah waktu pengawasan di 11 Kabupaten/Kota selesai dilakukan,” ungkapnya. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau