Connect with us

Berita Utama

Dikejar Deadline, Proyek Rp700 Miliar Bolong Sana, Rusak Sini

Papan proyek.

Ambon, ameksOnline.- Proyek-proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Maluku yang dibiayai dengan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur, diperkirakan akan molor dari rencana penyelesaian April 2021. Waktu yang terbatas, dan kemampuan kontraktor menjadi masalah utama.

Hal ini disampaikan sumber ameksOnline, Rabu(17/2). Kata dia, proyek ini mulai ditenderkan pada November 2020. Ada ratusan paket proyek, dengan nilai cukup besar. Sesuai Kesepakatan, semua proyek tuntas pada tanggal 30 Desember 2020.

“Sampai akhir Desember kan tidak tuntas. Karena itu, semuanya dikenakan denda per hari. Ada hitung-hitungannya. Tapi apakah mereka bayar? BPK juga harus memeriksanya. Karena ini, uang negara,” kata sumber ini.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri mengatakan, semua proyek dari pembiayaan PT SMI akan dilakukan pengawasan. Pengawasan akan dilakukan secepatnya, untuk memastikan kemanfaatan, dan ketepatan pelaksanaannya.

“Sudah dibicarakan di tingkat komisi untuk pelaksanaan pengawasan. Dan semua sepakat pengawasan dilakukan secepatnya. Hal ini juga sudah dibicarakan ditingkat badan musyawarah,” kata Alkatiri.
Menurut dia, sudah banyak masalah yang dilaporkan masyarakat terkait pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dengan anggaran PT SMI ini. Laporannya disampaikan baik informal maupun secara lisan.

Sejak pengajuan pinjaman hingga pelaksanaan tender proyek yang dibiayai PT SMI ini, sudah bermasalah. Mulai dari DPRD Maluku yang hanya mendapatkan soal adanya pinjaman ini melalui pesan whatsapp, sampai dengan tidak jelasnya pelaksanaan tender.

Mereka yang dijatahi paket proyek, kebanyakan tidak mampu melaksanakanya. Akhirnya proyek diserahkan ke pihak lain. Ada juga kontraktor yang hingga Januari belum bisa mengerjakan proyek tersebut karena keterbatasan peralatan.

Belum lagi perencanaan lokasi yang tidak memperhitungkan manfaat kepada masyarakat. Kasus pembangunan talud di Kabupaten Seram Bagian Barat Misalnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,6 miliar.

Proyek ini dikerjakan PT Ayash Zikri Mandiri Jo PT Laleva Indah Lestari. Anggota DPRD Maluku, Ikram Umasugi mengatakan, pembangunan harus melalui kajian, analisa dan perencanaan agar benar-benar tepat sasaran.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama