Connect with us

Lintas Pulau

Dituding Korupsi Dana Desa, Kades Ubung Polisikan Nasrul Buton

Kades Ubung, Namlea
Penjabat Kepala Desa Ubung, Fahri Umagapy mengaduh ke Polres Buru terkait dugaan pencemaran nama baiknya.

Namlea, ameksOnline.- Koordinasi Lapangan (Korlap) From Peduli Rakyat Bupolo, Nasrul Buton akhirnya dilaporkan ke SPKT Polres Pulau Buru oleh Penjabat Kepala Desa Ubung, Fahri Umagapy atas dugaan pencemaran nama baik.


Penjabat Kepala Desa Ubung, Fahri Umagapy saat melakukan konfrensi pers di kantor desa setempat, Sabtu (04/9) mengungkapkan bahwa tuduhan penyalahgunaan atau dugaan korupsi dana desa (DD) desa Ubung tahun 2019 dan 2020, yang dibeberkan oleh Nasrul Buton saat melakukan demontrasi beberapa waktu lalu semuanya tidak benar.


“ Apa yang disampaikan oleh saudara Nasrul Buton kepada saya mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 saat melakukan demontrasi beberapa waktu lalu di kantor kejaksaan dan kantor bupati semuanya haoax atau tidak benar,” tegas Fahmi Umagapy.

Baca:


Dia menjelaskan, sebelumnya dalam orasinya, Koordinasi Lapangan (Korlap) From Peduli Rakyat Bupolo, Nasrul Buton membeberkan bawa penggunaan dana desa tahun 2019 pada APBDes Desa Ubung dengan kegiatannya bantuan perikanan kepada kelompok nelayan diduga disalahgunakan.


Dimana anggaran sekira 20 persen dipergunakan untuk 22 kelompok nelayan hanya di berikan sebesar Rp 1 juta. Padahal, apa yang disampaikan Nasrul semuanya tidak benar.

“ Dalam laporan pertanggungjawaban anggaran 2019 kita memberikan bantuan kepada nelayan berupa mesin ketinting dan tiga buah bodi viber. Datanya lengkap dan sudah diperiksa serta diaudit oleh BPKP Perwakilan Maluku, “ ungkap dia.


Fahri mengaku, mengenai anggaran penanganan covid-19 tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp 120 juta diperuntukan untuk kegiatan penyemprotan disinfektan, pembelian masker dan lain – lain merupakan kerja sama antara pemerintah desa Ubung dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas penangulangan bencana alam Kabupaten Buru.


Anggaran penangan covid-19 ditahap I terealisasikan sebesar Rp 75 juta sebagaimana rincian anggrannya tercantum dalam laporan yang telah diaudit oleh BPKP dan tidak ditemukan temuan penyalahgunaan anggarannya.


Sejumlah dana tersebut diperuntukan untuk pembelian kelengkapan alat protocol kesehatan, pembayaran biaya sewa tukang tempat duduk tong profil air sebesar Rp 6. 250.000, pembelian alat pelindung diri (APD) sebesar Rp 15 juta.

Baca:

“ Barang pembelanjaan covid-19 semuanya habis terpakai. Jadi, apa yang disampaikan oleh Nasrul Buton merupakan fitnah dan tidak benar karena tidak mengantongi bukti yang valid. Laporan kami di tahun 2019 dan 2020 sangat jelas dan tidak ada temuan setalah diperiksa dan di audit oleh BPKP Perwakilan Maluku , “ akui dia.


Usai melakukan konprensi pers di kantor desa pada Sabtu (04/9) sekira pukul 17. 30 WIT, Fahri langsung menuju kantor Polres Pulau Buru untuk membuat laporan pengaduan pada ruang SPKT Polres setempat.

“ Seperti yang teman- teman pers (wartawan) saksikan langsung bahwa hari ini secara resmi saya membuat laporan pengaduan terhadap saudara Nasrul Buton atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Silahkan diikuti progres penanganan laporannya, “ singatnya dengan nada tegas. (AKS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau