Connect with us

Berita Utama

Empat Pelabuhan di Maluku Tanpa Tes RDT-PCR

Jubir Covid-19 Maluku, Adonia Rerung

Ambon,ameksOnline.- Pemerintah Provinsi kembali merevisi surat edaran Gubernur Maluku nomor 451-56. Revisi itu berkaitan dengan penyebrangan antar kabupaten di Provinsi Maluku. Warga diberikan kemudahan jika beraktivitas disejumlah pelabuhan penyebarangan.

Juru bicara Satgas Covid-19 Provinsi Maluku, Adonia Rerung mengatakan, ada sejumlah pelabuhan penyebrangan yang tidak mewajibkan calon penumpang, menunjukkan hasil negatif Rapid Tes (RDT) Antigen dan PCR, sebagai syarat melakukan perjalanan.


“Wilayah yang dimaksud itu yakni, pulau Ambon, penyebrangan Hunimua-Waipirit, Pulau Buru, Pulau Seram, Kota Tual-Langgur, serta lokasi sejenis lainnya yang ditentukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota, “kata dia kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (3/5).

Menurutnya, ketentuan menunjukkan surat keterangan negatif RDT Antigen dan PCR, tidak berlaku pada empat wilayah penyebrangan aglomerasi.

“Jadi wilayah aglomerasi ini seperti, orang yang ingin pergi dari Pelabuhan Tulehu ke Kota Masohi, tidak harus menunjukkan hasil negatif RDT Antigen atau PCR. Sebab itu masih satu kabupaten yakni Maluku Tengah. Yang pakai surat ijin keluar masuk, dan RDT serta PCR, misalnya seperti dari Pulau Banda Menuju Ambon, dan sejenisnya, “jelas dia.

Dikatakan, calon penumpang di wilayah aglomerasi tetap akan diperiksa, oleh satuan tugas di pelabuhan, melalui tes acak. “Sebelum naik ke kapal penumpang akan di ukur suhu badan, “ucapnya.

Diakui, apabila tes acak, bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud
menunjukkan hasil positif, maka akan ditindaklanjuti dengan tes diagnostik RT PCR. “Selama menunggu hasil laboratorium, pelaku perjalanan tersebut dirujuk ke tempat isolasi, yang
ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota atas biaya sendiri, “terangnya.

Rerung menegaskan, terlepas dari wilayah aglomerasi, pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah wajib memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM), yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/ Kota.

“Ini akan diberlakukan terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 mendatang. Dan sebagai persyaratan
melakukan perjalanan.Untuk mendapatkan SIKM, para pelaku perjalanan juga harus melengkapi beberapa persyaratan, “beber dia.

Bagi pegawai instansi pemerintahan, pegawai BUMN/BUMD, prajurit TNI, dan anggota Polri, kata jubir, harus melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II, yang
dilengkapi tandatangan basah/elektronik, serta identitas diri calon pelaku
perjalanan, sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM.

“Sedangkan bagi masyarakat umum non pekerja, harus melampirkan print out surat izin tertulis dari Kepala
Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik, serta
identitas diri calon pelaku perjalanan sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM, ” pungkasnya. (AHA).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama