Connect with us

Metro Manise

Idrus dan Thenu Segera Diadili Dalam Kasus Korupsi Repo

Ambon, ameksOnline.- Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Ambon melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualannya pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi milik PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan 2014 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

Dua terdakwa dalam kasus ini masing-masing mantan Direktur Utama Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan, Izack B Thenu. Kedua terdakwa ini akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di meja persidangan pada pengadilan Negeri Ambon.

Pelimpahan berkas perkara ini disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada Ambon Ekspres, Selasa (16/2). “ Benar hari ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan dan pembelian (Reverse Repo) Surat-surat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT. BPDM Maluku tahun 2011-2014 ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon,” ungkap Samy Sapulette.

Menurut Samy, dalam perkara tersebut ada dua terdakwa. Mereka adalah Mantan Direktur Utama Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan, Izack B Thenu. “ Ya benar, perkara itu atas nama terdakwa Idris Rolobessy dan Izack B Thenu ,” sebut dia.

Sebelumnya diberitakan, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor : SR-373/PW25/5/2020, tanggal 14 Desember 2020, kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.238.500.703.330,00.


Akibat perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sedangkan pasal Subsidiair adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Untuk diketahui, dalam kasus Obligasi bodong ini, Bank Maluku hanya melaksanakan transaksi dengan satu perusahaan yakni PT AAA Sekuritas. Penjualan surat-surat berharga itu dilakukan sejak tahun 2011 dan menimbulkan kerugian ditahun 2014. Dimana perusahaan tersebut tak lagi mampuh membayar hutangnya kepada PT Bank PembangunaN Daerah Maluku.


Transaksi jni berawal sejak kepemimpinan Direktur Utama Bank Maluku Dirk Soplanit dan Direktur pemasaran Willem Patty. Saat itu dalam proses transaksianya tidak ada masalah. Namun saat keduanya pensiun di Februari 2014 barulah terjadi kerugian.


Dimana saat itu kepemimpinan beralih kepada Idris Rolobessy selaku Direktur Utama menggantikan posisi Dirk Soplanit.
Dalam perjalanan penyidikan kasus ini penyidik Kejati Maluku telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Direjtur Utama Bank Maluku. Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Izack B Thenu. (AKS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Metro Manise