Connect with us

Berita Utama

Ini Dia Perbedaan PPKM Mikro Diperketat di Ambon dan PPKM Darurat Nasional

Kasus Covid Ambon
Juru Bicara Satgas Kota Ambon, Joy Adrianzs

Ambon,ameksOnline.- Masyarakat Kota Ambon diminta untuk memahami sepenuhnya regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat (Pempus), dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Diantaranya tentang PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat. Termasuk yang dilaksanakan di Kota Ambon.

Juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz menjelaskan, dalam Instruksi Mendagri nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas Instruksi Mendagri nomor 17 Tahun 2021, Kota Ambon dan Kepulauan Aru masuk dalam PPKM Mikro Diperketat.

Selain Ambon dan Aru, ada Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, Solok, Pekanbaru, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kota Jambi, Lubuk Linggau Palembang, Kota Bengkulu, Metro, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Bulungan, Kota Manado,Tomohon, Palu, Kendari, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Boven Digoel, dan Kota Jayapura; Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Baca: BRI Bikin 170 Siswa MI Tersenyum

Sementara daerah yang masuk dalam PPKM Darurat antara lain Medan, Buktitinggi, Padang, Padang Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Bontang, Mataram, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.


“Disebut PPKM darurat karena ada wilayah kabupaten/kota luar pulau Jawa dan Bali yang masuk dalam kriteria situasi darurat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Mendagri nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro, dan mengoptimalkan Posko Covid-19, pada tingkat desa dan kelurahan, “kata dia, dalam rilisnya yang diterima AmeksOnline, Selasa (13/7) sore.

Untuk kota Ambon, kata dia, karena masuk kategori wilayah PPKM Mikro diperketat, sehingga masih berpedoman pada Instruksi Walikota nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Mendagri 17 Tahun 2021.

Dikatakan, beberapa perbedaan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat antara lain, aturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).


“Kemudian berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 20 tahun 2021, untuk PPKM Darurat. Perkantoran dibagi menjadi sektor non esensial, esensial, dan kritikal, dimana untuk sektor non esensial ditetapkan 100 persen, bekerja dari rumah (WFH), ” jelasnya.

Sementara sektor esensial yang berkaitan keuangan dan perbankan khusus asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) dapat beroperasi dengan 50 persen staf untuk lokasi pelayanan, dan 25 persen untuk administrasi perkantoran.

Untuk sektor esensial, lanjut Joy, yang mencakup pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non karantina; dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.


“Sementara untuk industri orientasi ekspor, beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” kata dia.


Selanjutnya, esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen, maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Tak sampai disitu, untuk sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat; dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian.


Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, termasuk untuk ternak, hewan peliharaan, pupuk, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan 100 persen maksimal staf hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan kepada masyarakat, maksimal 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran.
Sedangkan pada PPKM Mikro Diperketat, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 persen bekerja di kantor (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Baca: Rakyat tak Usah Panik Dimasa PPKM Darurat

“Pada PPKM Darurat untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen, sementara pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, swalayan dan supermarket,”kata dia.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Ambon ini menambahkan, PPKM Mikro Diperketat, pasar tradisional dibuka sampai pukul 18.00, sementara pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan seluruhnya masih dapat beroperasi sampai pukul 17.00 dengan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen.


“Sementara pada PPKM Darurat, warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan (mall) hanya melayani pesan antar (takeaway) dan tidak menerima makan ditempat (dine-in),”ujarnya.

Dia mengaku, sedangkan pada PPKM Mikro diperketat masih diperbolehkan dine-in dengan 25 persen dari kapasitas tempat hingga pukul 17.00, namun layanan takeaway diizinkan hingga pukul 20.00.(ARH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama