Connect with us

Berita Utama

Jejak Tiga Proyek Mangkrak Peninggalan Andreas Rentanubun

Ambon, ameksOnline.- Tiga mega proyek di Maluku Tenggara mangkrak. Pekerjaan belum tuntas. Akhirnya proyek-proyek yang dianggartan ratusan miliar rupiah itu ada yang terbengkalai.

Empat mega proyek itu, adalah Kantor Bupati Malra yang dibiayai dengan anggaran Rp Rp. 52.797.637.000,00. Proyek ini dikerjakan oleh dua perusahaan, PT Central Bumi Permai, dan PT Fajar Gemilang.

Pekerjaannya dimulai sejak 2010. Selama 10 tahun proyek ini tak pernah tuntas. Hanya sebagian yang bisa ditempati Pemerintah Kabupaten Malra. Perencanaan tiga lantai, tak pernah selesai. Hanya baru selesai satu lantai.

Proyek yang tak kalah kacau, adalah pembangunan pasar Langgur. Nilai kontraknya sebesar Rp. 52.000.000.000,00. Pembangunannya terbagi dalam 5 (lima) tahap kegiatan pembangunan.


Kegiatan pembangunan tahap I (pertama) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tambahan (DAK Tambahan) Tahun 2015. Tahap II (kedua) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Tahap III (ketiga) bersumber dari APBD Tahun 2017, Tahap IV (keempat) bersumber dari DAK Tahun 2017 dan Tahap V (kelima) bersumber dari APBD Tahun 2018.

“Kegiatan pembangunan Pasar Langgur yang sampai pada 5 (lima) tahap telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 27.309.345,00 dan ditangani oleh PT. Fajar Baru Gemilang, sesuai dengan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pembangunan Pasar Langgur yang kami dapatkan dari dinas terkait,” kata Ketua Koordinator Angkatan Mudah Anti Korupsi (AmaK) Maluku Tenggra, Rizal Tukloy.

Dia juga menyebut, pembangunan yang sampai saat ini belum diselesaikan adalah Jalan Samawi-Warwut-Ohoider Tutu. Jalan ini sesuai perencanannya dikerjakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
Pekerjaannya dilakukan secara bertahap, dengan total anggaran sebesar Rp. 8.897.867.000,00. Dari besar anggaran yang telah direncanakan, pemerintah daerah pada saat itu telah mencairkan 100 persen pembiayaan.

“Masyarakat Ohoi Samawi pada saat itu, telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan pihak kejaksaan kabupaten Maluku Tenggara. Namun pada saat itu kasus ini tidak dinaikan sampai pada tingkatan penyidikan, karena pemerintah daerah pada saat itu mem backup dan kasus ini hilang begitu saja,” kata Tukloy.

Tukloy menegaskan, masyarakat juga mempunyai hak dalam pengawasan pembangunan. Ini berdasarkan asas transparansi dan keterbukaan umum.

“Kami Angkatan Mudah Anti Korupi (AmaK) Maluku Tenggara, akan mengawal dalam bentuk pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tenggara,” kata dia.

Kejaksaan, kata dia, sebagai salah satu penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusi serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku sesegera mungkin meninjau proyek-proyek yang terbengkala di Kabupaten Maluku Tenggra pada masa pemerintahan Bupati Malra Anderias Rentanubun,” kata dia. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama