Connect with us

Berita Utama

Kalesang Bakal Polisikan Dirut PT. Nusa Ina

Ketua Tim Investigasi Kalesang Lingkungan Maluku Collin Lepuy

Ambon, ameksOnline. – Kasus pencemaran lingkungan kembali terjadi. Kali ini limbah pabrik kelapa sawit milik PT. Nusa Ina di Dusun Siliha Negeri Maneo Kecamatan Kobi Kabupaten Maluku Tengah dibuang ke sungai dan mengalir kelaut hingga mencemari lingkungan sekitar.

Terhadap hal itu, Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku (LKLM) angkat bicara, dari beberapa bukti investigasi yang dikantongi sudah cukup kuat terjadi pencemaran lingkungan.

Mereka kemudian, bakal melaporkan Direktur PT. Nusa Ina Sihar Sitorus ke pihak kepolisian untuk diproses hukum terkait pencemaran lingkungan, karena membuang limbah perusahan tidak pada tempatnya.

Ketua Tim Investigasi Kalesang Lingkungan Maluku Collin Lepuy mengatakan, tumpahan limbah yang mengalir dari sungai ke laut, terjadi sudah beberapa minggu dan baru di ekspos ke media sosial oleh warga pada tanggal 17 februari 2021. Limbah yang dibuang diperkirakan mencapai ratusan ton.

Kalesang kemudian mengeluarkan SK Investigasi nomor 03/ LKLM/ SK/ III/ 2021. Dan berdasarkan bukti yang dikumpulkan ditambah keterangan warga setempat, dampak dari pembuangan limbah, Air sungai dan air laut yang sebelumnya jernih kini berubah warna menjadi hitam. Biota laut di wilayah sekitar juga turut mati karena keracunan limbah.

Warga yang melaut, ikan hasil tangkapannya di makan langsung sakit perut. Ini berbahaya karena semua jenis biota laut sudah terkontaminasi dengan limbah perusahan.

“Kalesang menerima laporan ini pada tanggal 19 Februari 2021. Kita kemudian kordinasi dan bentuk tim untuk dilakukan advokasi dan investigasi di lapangan. Informasi yang dihimpun, kejadian ini bukan baru sekali tapi berkali- kali. Masyarakat yang mau lapor mereka takut ada tekanan, sehingga dibiarkan begitu saja. Akhirnya perusahaan berulang kali melakukan seperti itu tanpa pengawasan,” kata Collin kepada media ini, Selasa (2/3).

Dikatakan, warga setempat berharap lembaga Kalesang lingkungan Maluku dapat menyikapi kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. Nusa Ina. Kejadian yang sama, bukan baru sekali. Tetapi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD setempat terkesan tutup mata.

PT. Nusa Ina kata Collin, sudah pasti memiliki persyaratan beroperasi, salah satunya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pengelolaan lingkungan.Tapi faktanya tidak seperti itu. Maka AMDAL yang dimiliki perusahaan patut di pertanyakan.

Disisi lain perusahaan, sudah melanggar undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) 101 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Terhadap pelanggaran ini, sangat memberikan ruang kepada Lembaga Kalesang Lingkungan untuk terus melakukan Advokasi dan Investigasi sesuai dengan Undang-undang 32 tentang peran serta masyarakat.

“Kami sudah mendapat kuasa dari masyarakat untuk melakukan advokasi investigasi dan melaporkan PT. Nusa Ina ke pihak kepolisian. Kami sudah mengantongi sejumlah bukti yang cukup kuat. Dan masalah ini juga akan dilaporkan ke pihak terkait di Jakarta,” jelas dia.

Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua, harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Masyarakat sudah terkena dampak akibat terjadi pencemaran laut.

Disi lain informasi masyarakat, kehadiran PT Nusa Ina tidak memberikan dampak ekonomi siginifikan kepada warga Dusun Siliha. Hanya 15 warga yang direkrut untuk dipekerjakan. Ratusan karyawan lainnya dari daerah lain.

Sudah begitu dibuat kerusakan lingkungan. Perusahan ini sudah membunuh berkali- kali lipat kehidupan masyarakat di daerah itu.

“Gubernur dan Bupati Maluku Tengah harus mengambil sikap tegas terhadap masalah ini. Jangan lagi menunggu sampai warga ada yang meninggal dunia, karena keracunan ikan dampak dari tercemari limbah, baru diambil langkah. Itu sudah terlambat,” ingatnya.

Tidak Mendukung LIN

Menurut Collin, kejadian sudah berulang kali dan menyebabkan terjadi pencemaran laut. Ini menunjukkan bahwa, PT. Nusa tidak mendukung program pemerintah pusat yang sementara diperjuangkan untuk Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Ada tiga wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yakni WPP 714 Laut Banda, 715 Laut Seram dan 718 Laut Arafura.

Jika saat ini laut Seram Utara sudah tercemari dan berdampak untuk semua biota laut termasuk ikan yang. Maka ini sangat menganggu hadirnya LIN nanti.

” Pemerintah telah menetapkan LIN di Maluku, maka dipastikan laut kita harus bersih jangan tercemari. Kalau terus seperti ini, berarti PT. Nusa Ina tidak mendukung program LIN. Karena limbah berbahaya selalu dibuang ke laut. Gubernur harus turun tangan. Jangan sampai LIN terancam gagal,” ungkap Collin. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama