Connect with us

Politik

Komisi III DPRD Maluku Sambangi Kemenkumham

Hata Hehanussa
Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M. Hatta Hehanussa, bersama Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Daulat P Silitonga, di kantor Kemenkumham RI, Jumat (3/9).

Ambon,AmeksOnline.- Guna memboboti dan menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perundangan Hak Kekayaan Intelektual (PHKI), Komisi III DPRD Provinsi Maluku, mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) RI di Jakarta.

Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Hatta Hehanussa mengungkapkan, Ranperda tersebut merupakan ranperda inisiatif dari Komisi III DPRD.

“Meskipun sejumlah produk peraturan perundang-undangan terkait PHKI sudah cukup lama dikeluarkan oleh pemerintah, namun penjabarannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku ternyata belum ada karena itu, kami dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku mulai menginisiasinya,” kata Hehanussa, kepada AmeksOnline, Jumat (3/8).

Baca:

Menurutnya, usulan Ranperda Provinsi Maluku tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kini prosesnya telah memasuki tahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

“Untuk maksud tersebut, maka kami mendatangi Ditjen Kekayaan Intelektual pada Kemenkumham di Jakarta, untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembobotan Ranperda ini,” jelas Hatta.

Hehanussa mengungkapkan, pertemuan tersebut juga memperjelas produk Peraturan Perundang-undangan Indonesia saat ini yang berkaitan dengan HKI dan implikasinya yang perlu diatur dalam peraturan daerah di tingkat Provinsi dan batasannya dengan yang nantinya diatur dengan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/kota.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, pihaknya juga ingin memperjelas konsep landasan filosofi, sosiologis dan yuridis dari Ranperda yang dirumuskan Komisi III tersebut, serta mengetahui sejauh mana ranperda Provinsi Maluku yang telah dibuat, apakah sudah cukup atau masih perlu dielaborasi lagi.

“Hal ini penting agar bisa memenuhi kebutuhan peraturan daerah yang efektif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kita juga berharap, dalam pertemuan ini bisa mendapatkan informasi dan data tambahan sebagai rujukan untuk penyempurnaan Ranperda dimaksud,”tuturnya.

“Kita berharap Perda ini akan menjadi program potensi inelektual di daerah, mendorong pelaku usaha terutama UKM untuk bisa melakukan pendaftaran, komersial dan perlindungan terhadap produk. Dan hal ini bisa menjadi dasar untuk mamacu serta melindungi produk-produk lokal terutama Maluku yang banyak memiliki potensi kearipan lokal,”pungkasnya.

Baca:

Sementara itu, dalam rilis yang diterima media ini, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Daulat P Silitonga, yang didampingi Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kemenkumham, Nofli saat menerima rombongan Komisi III DPRD Maluku mengungkapkan, produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini dan berkaitan dengan PHKI cukup banyak.

Mulai dari Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PHKI diantaranya UU nomor 20/2016 tentang Merek, UU nomor 13/2016 tentang Paten, UU nomor 28 tentang Hak Cipta, PP nomor 16/2000 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, dan PP 51/2007 tentang Indikasi Geografis. Selain itu ada juga Perpres No 76/2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.

“Selain itu ada juga UU No 5/1994 tentang Convention on Biological Diversity (CBD) – keaneka ragaman hayati dan Perpres No 92/2017 tentang Madrid Protocol – Pendaftaran Merek Internasional. Intinya kami lebih konsen pada dasar penyusunannya,” kata Daulat. (MAH).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Politik