Connect with us

Berita Utama

MBD dan SBT Lanjut Pada Proses di MK

AMBON,AE.—Mahkmah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada 2020. PPH Pilkada Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Barat Daya (MBD) teregister dan akan dilanjutkan ke persidangan.

Mengutip dari website MK, pada Senin (18/1) pukul 10.00 WIB, telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) Permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati tahun 2020 dengan nomor perkara 117/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Fachri Husni Alkatiri-Arobi Kilian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SBT. Perkara ini segera akan ditetapkan hari sidangnya, dan pemohon, termohon dan Bawaslu segera diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.

MK juga telah mencatat permohonan perkara PHP Pilkada Bupati Maluku Barat Daya dengan nomor perkara 73/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Nikolas Johan Kilikily dan Desianus Orno, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Sedangkan PHP Pilkada yang diajukan pasangan Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka, tidak tercatat di ARPK maupun BRPK Mahkamah Konstitusi, sehingga dinyatakan gugur.

Almudatsir Sangadji, Koodinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Maluku, mengatakan, KPU selaku termohon sejak awal telah mengantisipasi sengketa hasil Pilkada. Antara lain mengikuti bimbingan teknis yang difasilitasi oleh MK dan rapat koordinasi oleh KPU RI dan KPU yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Nah, jika ada perkaranya, teman-teman kan sudah siap sebagai termohon di tiga kabupaten ini. Termasuk penggunaan jasa pengacara, dan kelengkapan dokumen yang dibutukan nanti sebagai bukti menjawab permohonan pemohon,”jelasnya.

Menurut mantan jurnalis ini, KPU SBT, MBD dan Kepulauan Aru sudah punya gambaran mengenai permohonan yang diajukan oleh permohon. Pasalnya, mereka mengikuti perkembangan permohonan perkara dan perbaikannya karena diinformasikan di website MK.

“Sehingga teman-teman (KPU kabupaten/kota) bisa perkembangan perkara sebelum BPRK, dan mereka agak mudah untuk melihat dalil-dalil pemohon, kemudian diantisipasi dalam jawaban termohon,”pungkasnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama