Connect with us

Berita Utama

Nakes Maluku Belum Terima Insentif, Kemendagri: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

Insentif Nakes Covid
Ilustrasi Nakes.

Ambon, ameksOnline.- Puluhan Nakes atau tenaga kerja kesehatan di Maluku mengaku, belum menerima insentif mereka. Jangka waktunya beragam. Bahkan di RSUD Haulussy ada yang belum menerima sama sekali insentif tersebut.

Nakes dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, juga Kota Ambon membenarkan kalau hingga kini insentif mereka dalam perawatan pasien Covid-19 belum dibayarkan.

“Kami dari SBB belum juga dibayarkan. Tolong juga hargai kerja kita. Kita ini berhadapan dengan bahaya penularan. Penularan bukan hanya kepada kita sebagai Nakes, juga keluarga di rumah dan orang dekat kami,” ungkap Nakes dari SBB yang meminta namanya tidak ikut dipublikasi.

Baca: Istri Gubernur Maluku Turun Bagikan Bantuan

Hal yang sama juga untuk Nakes Maluku Tengah. Di Maluku Tengah kasusnya juga tinggi dibandiny SBB. Meski tersebar di beberapa Pulau, namun mereka juga berharap hak-hak mereka sebagai Nakes ikut diperhatikan.

“Kami mohon insentif Nakes dibayar. Apalagi Presiden sampai Menteri sudah perintahkan untuk memiayar hak-hak Nakes. Kerja kita ini berat. Tidak mudah. Jadi tolong juga hargai kita,” timpal Nakes yang kerja di salah satu rumah sakit di Kabupaten Malteng.

Hal miris juga terjadi di Kota Ambon. Puluhan Nakes yang bekerja di RSUD mengaku, mereka sejak penanganan pasien Covid-19 pertama di Ambon pada Maret 2020 hingga kini tak pernah mendapatkan insentif.

Ada sebanyak 25 orang Nakes yang kerja di salah satu bidang di RSUD Haulussy, Ambon. Mereka ini saban hari menyiapkan makanan buat Pasien Covid-19. Anehnya, insentif tidak pernah diberikan.

“Kami sempat protes. Akhirnya diberi uang jasa. Namun insentif tidak pernah diberikan kepada kami sejak pasien 01 asal Bekasi di Kota Ambon maupun Maluku,” kata salah seorang Nakes yang bekerja di RSUD Haulussy kepada ameksOnline.

Dia mengaku sudah mendengar akan dibagikan insentif bagi Nakes. Mereka menunggu kebijakan dari pihak rumah sakit. Jika tidak ada alokasi buat mereka dibagian Gizi, maka ada langkah yang akan dilakukan.

“Kita tidak mengancam, tapi ini hak kami. Kalau kami tidak mendapat hak, kenapa kami diperintahkan bekerja juga untuk pasien Covid. Pasien Covid-19 itu kan ada dananya tersendiri bagi Nakes, karena itu harus transparan,” kata dia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan, pihaknya bisa memberhentikan kepala daerah jika tak merespons teguran terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian ketika menegaskan kembali teguran kepada daerah dengan realisasi insentif nakes yang masih minim.

“Jangan dinilai teguran ini sesuatu yang ringan. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, teguran bagian dari sanksi. Bahkan setelah beberapa kali ditegur, didalam UU No. 23 Tahun 2013 bisa saja kepala daerah diberhentikan sementara,” kata Ardian dalam acara yang disiarkan Youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (19/7).

Sebelumnya Anggota komisi IV DPRD Maluku Hengki Ricardo Pelata sangat menyayangkan sikap Pemerintah daerah yang terkesan lambat dalam menyelesaikan insentif nakes.

Padahal kata dia, dengan belum dibayarnya insentif ini dapat mempengaruhi sikap pelayanan nakes kepada pasien, terutama pasien Covid-19 yang butuh penanganan maksimal.

“Ini lucu. Kok pemerintah bisa melakukan seperti itu.Kita ingin pelayanan harus baik, tapi bagaimana dengan hak para nakes. Ini harus diperhatikan,” tegas Pelata.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Maluku ini mengakui perihal informasi tersebut telah diterima oleh komisi IV. Bahkan tidak saja untuk insentif. Tetapi ada salah satu jenis obat untuk pasien Covid ternyata tidak ada di rumah sakit.

Kasus tersebut terjadi di RSUP Leimena baru-baru ini, dimana ada keluarga pasien Covid yang menyampaikan bahwa terjadi kelangkaan obat tersebut di rumah sakit itu.

Baca: Halimun Dilantikan Jadi Anggota DPRD Maluku

Padahal ini mert salah satu jenis obat yang harus di konsumsi Pasien Covid.

“Mengenai obat ini benar terjadi kelangkaan di rumah sakit. Dan kami sudah cek ke Kimia Farma di Passo. Tenyata benar tidak ada. Dan terjadi kelangkaan obat tersebut di Kota Ambon. Kalau seperti ini pasien bagaimana mau sembuh?,” tanya Hengki.

Terhadap masalah ini lanjut Dia, sebagai wakil rakyat tidak diam dan menindaklanjutinya dengan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi, maupun pihak rumah sakit untuk dilakukan pertemuan agar mendengar penjelasan mereka.

” Saya akan koordinasi dengan pak Ketua komisi IV. Kalau bisa hari Rabu ini kita rapat. Dengan mengundang Dinas kesehatan dan pihak Rumah sakit. Apa alasan insentif belum dibayar. Kemudian kenada bisa terjadi kelangkaan obat untuk pasien Covid,” ungkap Wakil Rakyat dapil MBD-KKT itu.(yan/cnn/WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama