Connect with us

Ekonomi

Pajak Air Permukaan Dioptimalkan Pungutan Jadi sumber Pendapatan

Djaludin Salampessy
Kepala Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy

Ambon, ameksonline.- Pemerintah Provinsi Maluku mulai berupaya memaksimalkan pungutan wajib pajak Air Permukaan. Potensi ini, disebut belum tersentuh dengan baik. Jika dioptimal, diyakni dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sektor ini.

Kepala Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy menyebut itu, saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (7/10), siang.

Menurut Salampessy, pajak Air permukaan bagian dari potensi daerah yang belum tersentuh dengan baik. Jika potensi pajak Air Permukaan didorong, akan berdampak pada peningkatan PAD lewat sektor ini.

Baca:

Menurut Salampessy, sudah dilakukan kordinasi bersama 11 Kabupaten-Kota. Ada berbagai informasi didapat, menyangkut data, dan sementara di susun, selanjutnya akan diserahkan ke Dispenda Maluku.

Dia berharap, informasi pungutan pajak air permukaan di ketahui semuah Investor, bahkan masyarakat.

“Sehingga siapapun yang akan berivestasi disini (Maluku-red), wajib 14 hari setelah aktifitas pemanfatan infestasinya, itu sudah harus melaporkan pajak air permukaan-nya,” katanya.

Untuk lebih mempertegaskan lagi, Dispenda juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, agar setiap izin berhubungan lingkungan hidup agar diwajibkan untuk melaporkan pajak air permukaan.

” Mudah-mudahan langka ini dapat memberikan dukungan terhadap upaya maksimal untuk pendapatan daerah,”

Salampessy juga menjelaskan, hingga Oktober 2021 yang intens melakukan laporan pajak Air Permukaan yakni; PT Batua Tembaga Raya, PT DreAm Sukses Airindo. Bahkan, disebut dua perusahaan ini diberikan penghargaan atas kontribusi dalam memberikan dan melaporkan pembayaran pajak Air Permukaan.

Sementara Dispenda dalam upaya mendorong PAD lewat sektor ini. Hasilnya, disebut Salampessy di tahun 2021 PT Citic Seram Enrgy Limited dan PT Kalrez Petroleum, dua perusahan bergerak dibidang Migas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ini sudah mulai melaporkan pajak air permukaan.

“Nah, sementara Februari sampai Oktober sementara kami godok datanya, hasil hitungannya akan kami kembalikan untuk dijadikan dasar untuk disetor ke Negara,” kata Salampessy.

Begitupun, PT Nusa Ina sudah mulai melaporkan aktifitas pajak. Dan saat ini sementara kordinasi bersama PT Wahana Lestari Investam, perusahaan tambak yang selama ini memanfaatkan air permukaan dan air laut di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Selain itu, dalam mendukung dan memudahkan pembayaran pajak, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah dibentuk dan di SK-kan oleh Gubernir dengan SK 353 tahun 2021 tindaklanjut dari upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendorong semuah daerah di Indonesia untuk membentuk ekosistim digital dalam rangka pemamfaatan non tunai, sistim pembayaran pajak.

“Dinamika ini kemudian di bentuk SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh pak gubernur Maluku. Lalu disosialisasikan kepada seluruh Kabupaten-Kota. Dari 11 Kabupaten-Kota di Maluku Alhamdulillah 7 Kabupaten-kota sudah terbentuk TP2DD,” ujar Salampessy, lagi.

Sementara Dr Teddy Chritianto Leasiwal, akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menyebut, langka dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) perlu dipertegas lagi, dalam upaya mendongkrak PAD dengan memaksimalkan pungutan pajak Air Permukaan.

Baca:

Menurut Teddy, karena sejauh ini sektor pajak yang satu ini belum dioptimalkan. Untuk itu, saran Dosen Ekonomi Unpatti ini agar pajak air permukaan yang masuk dalam Lima sektor pajak dibawah pengawasan Pemprov Maluku itu lebih di maksimalkan, bahkan perlu di sosialisasikan secara intens sehingga dapat diketahui semuah pihak, terutama Investor.

“Karena kontribusi pajak air permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang, untuk itu ini perlu dimaksilkan dan disosialisasi lagi sehingga bisa diketahui semua pihak, terutama ivestor,” kata Teddy.

Teddy juga menyarankan agar Pemerintah Daerah, lewat Dinas Pendapatan Daerah beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong sebagai objek pajak air permukaan.

“Sehingga yang belum teridentifikasi dapat dikenakan pungutan wajib pajak. Dan ini perlu sosialisasai secara lagi tentang pajak ini,” saran Teddy.(ERM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi