Connect with us

Lintas Pulau

Permintaan Dana Hibah KPU Buru Tanpa Perjanjian

Ambon, ameksOnline.-  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Azis Fesanrey diduga telah melakukan permintaan dana hibah operasional tanpa di register ke KPU RI dan tanpa Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)
 
Informasi yang berhasil dihimpun oleh Ambon Ekspres, Kamis (14/1) dari sumber terpercaya di KPU Kabupaten Buru mengungkapkan bahwa Aziz Fesanrey telah melakukan permintaan dana hibah operasional tanpa register ke KPU RI dan tanpa NPHD.
 
“ Dia ( Aziz Fesanrey) diduga telah melakukan permintaan dana hibah operasional tanpa register ke KPU RI dan tanpa NPHD,” kata sumber yang namanya enggan dikerahkan.
 
Menurut sumber ini, setiap tahun KPU Buru mendapat dana hibah opersional tanpa NPHD dan tanpa registrasi. Celakanya, meski di KPU Kabupaten Buru itu ada dua bendahara pengeluaran, namun permintaan  dana hibah tanpa diregister terlebih dahulu sehingga direvisi untuk masuk ke DIPA APBN.
 
“ Jadi di KPU Buru ada dua bendahara pengeluaran padahal dana hibah harus di register dulu sehingga  direvisi masuk ke DIPA APBN,” jelas sumber.
 
Menurut sumber ini, bendahara pengeluaran di KPU Kabupaten Buru ada dua orang yakni Rahmawati Heluth dan Muhamad Lesilawang. Anehnya, permintaan dana hibah operasional ini tanpa didasari dengan NPHD dan tentunya hal tersebut sangatlah menyalahi prosedur aturan.
 “ Ya tentu kalau permintaan dana hibah operasional tanpa diregister ke KPU RI dan tanpa NPHD sangat menyalahi aturan,” kata sumber ini.
 
Sumber ini menyebutkan di tahun 2020, KPU Kabupaten Buru telah mendapatkan dana hibah sebesar Rp 300 juta dari Pemkab Buru melalui dana APBD.


Sejumlah dana ini dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama yakni di bulan Mei 2020 dan tahap kedua dibulan November 2020. Sejumlah dana tersebut sudah habis digunakan tanpa mengedepankan  azas transparansi.  


“ Jadi dana hibah operasional KPU Buru di tahun 2020 sebesar Rp 300 juta. Dana ini dicairkan dalam dua tahap yakni di bulan Mei dan November 2020. Dananya telah habis dipakai. Silahkan  dicek langsung ke Ketua KPU, Sekretaris maupun bendahara pengeluaran,”
 
Sementara itu Sekretaris KPU Kabupaten Buru, Azis Fesanrey yang dikonfirmasi Ambon Ekspres via telepon seluler Kamis (14/1) menjelaskan bahwa dana hibah tersebut telah dicairkan. Namun berjalannya waktu dipertengahan tahun 2020 baru dikeluarkannya aturan baru bahwa harus diregistrasi ke KPU RI.
 
“ Benar dana hibah operasional telah dicairkan ditahun 2020. Namun setelah dana nya telah digunakan kemudian di bulan Juni 2020 ada aturan baru bahwa harus diregistrasi ke KPU RI,” akui Azis Fesanrey.
 
Menurutnya mengenai NPHD atas pencairan dana tersebut sementara diproses. “ NPHD nya sementara di proses.  Besok (hari ini) kami akan berproses di bagian hukum Pemkab Buru,” terang dia.
 
Disinggung mengenai apakah sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, pihaknya mengaku bahwa hingga kini belum dilakukan pemeriksaan karena KPU Buru masih melakukan proses kelengkapan administrasi sebagai dasar hukum laporan pertanggungjawaban nya.
 
“ Untuk sementara ini kami sedang melakukan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Dan administrasi itulah yang akan dijadikan sebagai dasar hukum,” singkatnya. (AKS)
 
 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau