Connect with us

Berita Utama

Pinjaman Pemerintah Provinsi Rp700 Miliar Menabrak Aturan

Pegiat anti korupsi, Mohammad Ikhsan Tualeka.

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan pinjaman melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar Rp700 miliar. Usulan ini kemudian memantik polimik. Pasalnya, usulan tersebut tidak melalui pembahasan di DPRD.

Sebagian anggota DPRD Maluku juga tidak mengetahui adanya usulan pijaman pemerintah provinsi melalui PEN. “Kalau tidak melalui DPRD, itu artinya improsedural,” kata pegiat anti korupsi, Mohammad Ikhsan Tualeka ketika dihubungi ameksOnline, Rabu (2/12).

Informasi ameksOnline menyebutkan, dana Rp700 miliar akan digunakan untuk pembiayaan ratusan paket proyek fisik di Maluku yang padat modal. Padahal, sesuai peruntukannya program PEN harusnya diarahkan untuk program padat karya.

Ikhsan Tualeka mengatakan, dalam tata aturan, harusnya setiap kebijakan yang terkait dengan penganggaran harus dibahas bersama DPRD Maluku. Terkait pinjaman, DPRD harus membahasnya dulu, bisa tidaknya pemerintah mengajukan pinjaman.

“Karena ini terkait dengan pengembalian kewajiban kepada pihak ketiga. Apakah daerah mampu tidak untuk mengembalikan. Berapa kali daerah harus membayar. Lalu menggunakan dana apa? Itu harus diketahui DPRD. Bukan pemerintah seenaknya mengusulkan,” kata dia.

Selain itu, kata dia, pinjaman daerah harus dimasukan dalam APBD, bukan berdiri sendiri. Karena ini menyangkut penggunaan dana bagi pembangunan daerah. “Ilegal, kalau tidak masuk dalam APBD. Karena itu, saya sembut improsedural,” kata dia.

Dia mengingatkan, agar dalam pelaksanaan tata pemerintahan di Maluku, harus ada cek and balance. Bukan menciptakan executive heavy, dimana peran legislatif diabaikan.

“Yang terjadi kan sekarang. Lembaga DPRD kehilangan kewenangan dalam kasus ini. Jangan sampai kewenangan DPRD yang memiliki tiga fungsi, diabaikan oleh pemerintah provinsi Maluku,” kata dia.

Terkait kecenderungan pemerintah mengutamakan proyek fisik, Ikhsan mengingatkan, jangan sampai terindikasi kepentingan segelintir orang untuk mengambil keuntungan di tengah pandemik covid-19.

“Ingat masyarakat lagi susah. Susah sekali. Proyek fisik itu tidak memberikan manfaat banyak bagi masyarakat di tengah covid-19 seperti ini. Jadi masyarakat sudah susah, jangan dibikin susah lagi,” tandas dia.

Menurut dia, bila pemerintah provinsi itu arif dan bijaksana, programnya diarahkan padat karya. Padat karya itu dirasakan oleh banyak orang.

“Banyak yang di PHK. Banyak yang tidak bisa bekerja. Programnya harus diarahkan kesana, membantu rakyat. Agar mereka punya daya beli. Lalu ekonomi dapat dipulihkan. Kalau ke proyek fisik, siapa yang diuntungkan? Paling pemilik modal, oknum pemerintah, dan orang yang dekat dengan pemerintah,” kata dia.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama