Connect with us

Berita Utama

PSBB Lima Dimulai, Gustu Ingatkan Lokasi Ini Rawan Penularan

Ambon, ameksOnline.- Setelah Pemerintah Kota Ambon memutuskan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar transisi kelima, Gugus Tugas penanganan Covid-19, menyarankan diikuti dengan sanksi pelanggaran tegas.

Dilanjutkan PSBB Covid-19 ini, karena angka harian Covid masih tinggi. Akumulasi jumlah pasien yang masih menjalani perawatan juga sangat tinggi. Karena itu, PSBB kali ini diikuti dengan sanksi tegas, seperti pembayaran hingga mencapai Rp1 juta.

Ketua Harian Gugus tugas Provinsi Maluku, meminta kepada Pemerintah Kota Ambon untuk lebih perketat warga yang tidak menaati protokol Covid-19. Mereka yang melanggar agar diberikan sanksi. Ini perlu, sehingga masyarakat lebih patut.

Terkait PSBB Ketat seperti Jakarta, kata Kasrul, kewenangan ada pada Walikota Ambon. Bukan Provinsi. “Soal PSBB ketat seperti awal itu kewenangan Pemerintah Kota Ambon. Tanya saja ke Pak Walikota. Ini juga sama dengan Jakarta kewenangan Pemda,” ujar Kasrul kepada awak media, Senin (14/9).

Sejauh ini kata dia, gugus tugas Provinsi telah berkordinasi dengan Pemerintah Kota agar yang lebih di perkuat, adalah lokasi-lokasi rawan penularan. Seperti klaster-klaster perkantoran.

Kemudian pertokoan maupun Ruko. Minimal ada toko tangguh yang peduli terhadap Protokol Covid-19. Rumah makan juga demikian, boleh dibuka tetapi harus memenuhi syarat ventilasi durasi dan jarak (VTJ).

Tempat seperti ini harus memiliki ventilasi yang baik, meski ada AC tetapi jendela harus dibuka biar sirkulasi udara tetap stabil. Pengunjung yang makan juga tidak berlama-lama. Kemudian jaga jarak dan gunakan masker.

Selanjutnya kebijakan ini diperkuat dengan sanksi. Warga yang dengan sengaja melanggar harus ditindak. “Kami dari gugus tugas sudah memberikan masukan kepada Pemerintah kota Ambon seperti itu. Kemudian perkuat juga dengan sanksi, baik administrasi, sosial dan teguran. Yang sengaja melanggar harus ditindak,” jelas Kasrul.

Ditanya soal data pelanggaran tidak melakukan protokol, kata dia, semua di kabupaten/ Kota, bukan Provinsi. “Untuk Data palanggaran sejauh ini semuanya di Kabupaten Kota tidak di Provinsi,” ungkapnya. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama