Connect with us

Lintas Pulau

Rapat LPJ Dana Desa di Tengah-tengah Ricuh

LPJ Dana Desa berakhir Rich. Warga tak puas atas penjelasan Pemerintah negeri Tengah-Tengah. -Faisal-


Ambon, ameksOnline. – Semakin tidak jelasnya Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, membuat warga Negeri Tengah-tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah resah.

Desakan dari tokoh pemuda desa setempat untuk menggelar LPJ pertanggungjawaban anggaran miliaran rupiah itu, akhirnya terealisasi kemarin pagi. Pertemuan itu berakhir ricuh akibat ulah Pendamping Desa (PD) yang memiilih meninggalkan ruang pertemuan sebelum rapat usai.

Padahal musyawarah negeri dihadiri penjabat negere yang lama, sekretaris negeri, sekretaris saniri negeri, anngota saniri, penjabat negeri yang baru serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga ratusan warga Negeri Tengah-tengah.


Pantauan Ambon Ekspres, pertemuan itu awalnya berjalan aman, PD Desa Tengah-tengah, Rany Tuanaya diberi kesempatan berbicara lebih awal. Rany kemudian menjelaskan soal ciutan warga desa di FB maupun WhatsApp terkait kinerjanya sebagai PD di desa tersebut.


Dia tidak menjelaskan terkait jumlah maupun realisasi anggaran. Item-item yang berhasil mereka kerjakaan dari pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) selama beberapa tahun terakhir, juga tak dirinci.

Menurut warga, Rany yang lebih tahu mengenai pengelolaan anggaran itu karena memang itu tupoksinya.’’ Tolong jangan bantah ketika beta (saya) bicara,’’ katanya sebelum membuka pembicaraan.


Rany melanjutkan, pertemuan ini beta hanya ingin meluruskan ciutan warga di medsos terakit kinerjanya selama menjadi pendamping di desa ini.’’ Bagi beta, apa yang beta lakukan sudah sesuai dengan aturan main,’’ tegasnya.

Masih versi Rany, ada beberapa proyek fisik di desa ini sudah berhasil dibangun dan itu sudah tuntas, tapi ada juga yang belum karena semuanya butuh proses.’’ Kalau ada orang yang menuduh beta ambil anggaran, sekali lagi itu tidak benar. Ini pencemaran nama baik saya maupun keluarga saya,’’ tegasnya lagi.


Diakhir pembicaraan, perempuan berkacamata itu menuturkan, dirinya tidak bisa berbicara lebih jauh lagi. Biarlah nanti dijelaskan oleh yang lain. Dan hari ini beta tegaskan bahwa beta akan mundur sebagai pendamping di desa ini.

’’ Beta mohon maaf, beta mau pulang karena keluarga saya menanti di rumah. Beta tidak mau berdebat maupun lakukan pembenaran dirapat ini. Beta mau pulang. Itu saja,” tutup dia.


Usai berbicara, Rany pun langsung meninggalkan ruang rapat. Warga pun marah, mereka tetap menginginkan Rany harus tetap berada di dalam pertemuan ini hingga pertemuan berakhir. Namun, perempuan itu tetap ngotot untuk pulang.’’ Ibu jangan jangan pulang, Ibu kan yang lebih tahu soal anggaran itu,’’ teriak beberapa warga.


Sayang, keinginan warga ditolak oleh Rany. Rany tetap memilih pulang. Pertemuan yang awalnya berjalan aman, berubah ricuh. Warga menghadang Rany di depan pintu keluar baileo dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan, tapi lagi-lagi ditolak, ia berusaha keluar dari kerumunan warga untuk pulang.


Suasana tambah ricuh ketika pejabat lama maupun saniri negeri memilih keluar dari forum tersebut. Padahal warga ingin mengetahui lebih jelas terkait penggunaan anggaran DD maupun ADD.

’’ Ini sebenarnya ada sehingga terjadi seperti ini. Tolong jangan lakukan pembodohan terhadap masyarakat. Rany tidak boleh pulang, begitu pun dengan perangkat desa yang lain karena kami ingin mendengar pertanggungjawaban dari mereka terkait pengelolaan DD maupun ADD, kami sebagai masyarakat juga berhak tahu soal anggaran itu,” tegas Abdul Gafar Tuharea kepada Ambon Ekspres, Minggu (19/7).


Menurut Gafar, awalnya pertemuan berjalan bagus, tapi ricuh gegara sikap Rany yang memilih meninggalkan ruangan rapat sebelum pertemuan tuntas.’’ Dia kan yang lebih soal jumlah anggaran dan pengeloaannya. Makanya kami sangat kecewa karena dia memilih pulang sebelum pertemuan tuntas. Nah, karena ulah dia rapat itu tidak selesai karena warga marah atas sikapnya,” keluh dia.


Tuharea mengaku tidak puas dengan penjelasan dari Rany. Kenapa? Karena dia hanya menjelaskan soal urusan pribadinya terkait ciutan warga tentang dia di medsos

.’’ Coba pisahkan urusan pribadi dengan tanggung jawabnya sebagai PD. Kami hanya ingin kertebukaan soal anggaran. Itu saja. Jangan asal meninggalkan ruang rapat seperti itu,’’ katanya.


Harusnya, tujuan pertemuanya ini demi kebaikan masyarakat negeri karena mereka juga ingin keterbukaan dari PD, saniri, maupun pejabat yang lama. Tapi, sikap Rany membuat semuanya jadi ricuh. Ini yang membuat kami kecewa.

’’ Kan Rany sudah memaparkan sesuai versinya dia. Nah, sekarang giliran kami ingin bertanya, dia malah memilih pulang. Begitu juga dengan perangkat desa yang lain. Apakah kami salah meminta tanggungjawab dari mereka karena memang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tidak ada rapat pertanggungjawaban DD maupun ADD. Ini ada sebenarnya?,’’ tanya Tuharea.


Disinggung mengenai rencananya mengundurkan diri Rany dari PD di desa tersebut? Gafar berujar, tidak bisa seperti itu.’’ Ingat, dia (Rany) harus mempertanggug jawabkan kinerjanya kepada seluruh warga selama beberapa tahun terakhir. Jadi jangan lari dari tanggung jawab. Kami akan tetap tagih pertanggungjawaban darinya. Setelah itu, dia mau mundur atau pindah, itu urusan dia,” tegasnya.


Gafar pun meminta agar pimpinan PD yang ada di Kabupaten Malteng maupun Provinsi, bisa melakukan pembinaan terkait kinerja maupun sikap Rany saat pertemuan kemarin.’’ Dalam forum itu biasa ada dinamika dan sebagainya. Dan itu harus diterima oleh siapa pun yang mengikuti pertemuan itu. Jujur, melihat sikap Rany, kami sangat kecewa. Jadi, kami minta ada pembinaan terhadap dia. Itu harapan kami,” pungkas Gafar.


Saat Ambon Ekspres menghubungi lewat SMS maupun telepon terkait alasan yang sebenarnya, ia meninggalkan rapat LPJ, Rany sama sekali tidak merespon.(CAL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau