Connect with us

Berita Utama

Sengketa Tanah Rumahtiga, Tante Menang, Ponakan Disuruh Angkat Kaki

Desa Rumahtiga

Ambon, ameksOnline.- Sengketa Tanah Rumahtiga berakhir dengan putusan pengadilan. Gugatan hanya antara Tante dan ponakan sendiri. Gugatan ini dimenangkan sang Tante, Betty Leuhery Huliselan setelah Majelis hakim pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan amar putusan nomor 242/Pdt/G/2020/PN.Amb.

Putusan itu dikeluarkan, senin tanggal 31 Mei 2021. Gugatan disampaikan Betty Leuhery Huliselan. Dan tergugat bernama Hanna Marthina Leuhery, tak lain ponakannya sendiri. Dimana si tergugat telah dengan sengaja memalsukan surat-surat atas tanah penggugat hingga terbit sertifikat.

Pemilik tanah sekaligus penggugat, Betty Leuhery Huliselan, mengaku, kecewa atas peristiwa hukum yang dialaminya. “Padahal masih satu keluarga, tapi hati nurani tidak dipakainya. Hanya ingin memperkaya diri dengan merebut yang jelas-jelas bukan haknya,” kata Betty kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, kemarin.

Baca: Ratusan PKL Demo Pemkot

Sengketa itu, berawal dari orangtuanya ingin menyekolahkan anaknya di Ambon. Karena pihaknya memiliki sebidang tanah di daerah Rumahtiga seluas 450 meter bujur sangkar, almarhum Dominggus Leuhery sebagai kakak meminta adiknya almarhum Daniel Leuhery, untuk anaknya (Dominggus-red) tinggal bersama adiknya disana.

Mereka meminta izin untuk mendirikan rumah sementara agar anaknya ini tidak ngekos. Dengan niat baik dan tidak ada prasangka buruk, pihaknya memberikan izin membangun rumah didepan rumah kos-kosan yang dimilikinya. Berjalannya waktu, pihaknya tidak curiga, namun di tahun 2008, si tergugat Hanna, membangun sebuah rumah permanen.

Pihaknya, mengira rumah semi permanen, karena diketahui, tanah tersebut hanya diberikan izin sementara untuk tinggal.

“Nah dari sinilah akar masalah terjadi. Hingga kami usut ke kantor desa. Kami kaget bukan kepalang, si tergugat telah memiliki sertifikat atas dasar alas hak yang diminta di kantor desa atas nama anak bungsu saya, tanpa pemberitahuan kepada saya dan anak-anak saya. Karena waktu itu, kami lagi membangun kos-kosan. Jadi syarat-syarat untuk pembuatan sertifikat kami berikan kepada kantor desa Rumah Tiga,” ujar Betty.

Baca: Jadi Capres Golkar

Dan keganjalan-keganjalan lain, kata dia, seperti memalsukan tanda tangan anaknya di kuitansi yang mana kejadian penyerahan uang senilai lebih kurang Rp. 3 juta. Uang itu diserahkan tahun 1993. Di minta buatkan kuitansi di tahun 2008.

Badan Pertanahan, pengacara si tergugat, memasukkan surat keterangan di desa, dimana meterai yang digunakan meterai tahun 2009 yang digunakan pada surat tahun 2008 . Tetapi pada saat pengajuan bukti di pengadilan negeri, si tergugat memasukkan surat yang sama tetapi meterainya sudah diganti dengan meterai tahun 2005.

Kasus pemalsuan ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, dan sedang berproses. “Dan luas tanah yang diperkarakan seluas 267 meter persegi. Dimana kami baru ketahui, bahwa luas tanah yang di rampas sebesar itu,” jelas Betty.

Dia meminta, agar objek sengketa dikembalikan, karena tanah tersebut bukan milik si tergugat. Dia berharap, tergugat keluar dari tanah yang diberi izin untuk ditempati sementara. (LMS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama