Connect with us

Berita Utama

SK Diteken, Pelantikan Akerina Jadi Bupati SBB Masih Menggantung

Bupati SBB
Timotius Akerina

Ambon, ameksOnline.- Surat keputusan untuk melantik Timotius Akerina menjadi Bupati SBB atau Seram Bagian Barat sudah diteken Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Namun waktu pelantikannya belum dipastikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Direncanakan besok, Kamis (16/9) Gubernur Maluku, Murad Ismail akan melantik Timotius Akerina sebagai Bupati SBB defenitif. Namun informasi ini belum bisa dipastikan oleh pemerintah provinsi.

Kabar lain, Jumat (17/9) baru proses pelantikan dilakukan. Sebelumnya beredar kabar, Akerina akan dilantik, Rabu (15/9) secara virtual oleh Gubernur. Namun dibatalkan, dan baru akan dilaksanakan pelantikan hari ini di Kantor Gubernur Maluku.

Baca:

Akerina menggantikan almarhum Mohammad Yasin Payapo. Yasin Payapo meninggal dunia sebulan lalu. Akerina kemudian ditunjuk menjadi pejabat Bupati SBB selama lebih dari sebulan.

Akerina mendampingi Mohammad Yasin Payapo menjadi Wakil Bupati SBB, pada tahun 2017 lalu. Mereka diusung oleh Hanura, NasDem dan beberapa partai politik lainnya. Dia akan melanjutkan masa jabatan bupati hingga 2022 mendatang.

Masyarakat setempat mendesak Gubernur segera percepat Bupati definitif untuk dilantik. Mereka berharap jangan lagi karena faktor politik lalu ditunda sehingga yang menjadi korban adalah warga.

Sebelumnya Pelaksana harian Sekda Maluku Sadli Ie membantah pelantikan Akerina akan dilakukan pada Rabu (15/9). “Belum ada jadwal pelantikan Bupati. Apalagi besok (hari ini) belum,” ujar Sadli.

Penegasan yang sama juga disampaikan Sekda SBB Mansur Tuharea bahwa belum ada jadwal pelantikan. “Yang kami dengar dalam Minggu ini pelantikan dilakukan, tapi belum tau ditanggal berapa, informasi besok (hari ini) tidak benar,” katanya.

Ketua komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan, sangat tidak wajar jika kepala daerah Bupati atau walikota yang terpilih langsung dari masyarakat hanya diberikan jabatan dengan Plt.

Baca:

Baginya Plt ataupun PLH kewenangannya bedah dengan Bupati definitif. Terutama dari sisi administrasi Plt tidak bisa mengakomodir semuanya. Sehingga perlu dipercepat pengangkatan Bupati definitif.

Karena dipundaknya terdapat tanggungjawab ribuan warga di daerah itu maka untuk menuliskannya harus ada Bupati Definitif.

“Kita berharap agar bisa dipercepat proses pelantikan Bupati definitif, Karena banyak pekerjaannya,” ungkapnya.(WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama