Connect with us

Berita Utama

Tak Dilibatkan, Hari Ini Warga Aru Demo Tolak LIN

Ilustrasi Demo

Ambon, ameksOnline.- Merasa tidak dilibatkan dan dianggap hanya sebagai objek eksploitasi Perikanan dalam Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, masyarakat Aru akhirnya melakukan aksi penolakan LIN secara serentak di beberapa daerah.

Aksi solidaritas rencana dilakukan Kamis hari ini, selain Kota Ambon, juga dilakukan di Aru, Jayapura, Sorong, Makassar, Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Ini untuk pemuda dan Mahasiswa Aru.

Inisiator aksi Solidaritas Anak Daerah Aru menolak LIN Collin Lepuy mengatakan, alasan penolakan dilakukan karena setelah dilihat grand desain LIN oleh Pemerintah Provinsi, seola-olah Aru hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi Perikanan. Aru tidak diberikan kewenangan pengkhususan.

Padahal Aru memiliki potensi perikanan yang luar biasa sejak dahulu. Namun, hanya dijadikan objek oleh Pemerintah Provinsi dengan tidak memberi ruang kepada pemerintah Aru untuk terlibat dalam setiap pembahasan.

“Dari awal pembahasan LIN sejak tahun 2010 sampai saat ini, tidak pernah Pemerintah Provinsi melibatkan Pemerintah Kabupaten Aru sebagai daerah produsen perikanan terbesar di Maluku bahkan Indonesia. Aru hanya sebagai objek. Tidak dilibatkan sebagai subjek yang bisa melakukan peran- peran tertentu” kesal Collin saat dihubungi media ini tadi malam.

Menurut Collin, arah LIN ini adalah industri perikanan di Maluku. Namun jika dilihat dari grand desain industri perikanan terlalu sentralistik terpusat hanya di Wilayah Pulau Ambon. Industri seperti ini harusnya ada di Kepulauan Aru. Alasannya karena berada di sentral pusat perikanan yang potensial.

Aru kata dia, sebelumnya sudah ada perusahaan Benjina sebagai perusahaan industri ikan terbesar. Pada tahun 2013 pendapatan perikanannya dari laut Aru capai 70 Milyar $ dolar.

Perusahaan tersebut kini masih berhenti operasi karena sangsi kasus perbudakan Karyawan tahun 2015. Tetapi jika ada kepedulian Pemda Provinsi, maka bisa dirasionalisasi untuk dikembangkan kembali, karena masih ada Infarstruktur perusahaanya.

” Ini yang kami melihat bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak berfikir untuk mengembangkan yang sudah ada dan letaknya di pusat Perikanan yang potensial. Tapi malah berfikir membangun dari nol, di wilayah Tulehu Waai dan Liang. Ini sangat tidak visioner sesuai arah pengembangan LIN,” katanya.

Akui dia, selama ini di laut Aru, ada 1600 kapal tangkap ikan dan cumi, berkekuatan 80 ton dikirim langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kala itu sampai saat ini masih tetap beroperasi.

Dari 1600 kapal ini tidak satupun orang Maluku yang bekerja sebagai ABK. Bagaimana mungkin, Pemerintah Provinsi berdalih LIN ini akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Sementara ribuan kapal yang ada, tidak ada satupun pekerja asal Maluku maupun Aru.

Bahkan, Pemda juga tidak menjelaskan kebijakan LIN berapa persen masyarakat Maluku yang di berdayakan dalam konteks Perikanan tangkap atau perikanan Budidaya. Apakah pemberian alat tangkap bantuan Perikanan dan sebagainya.

Pemda Provinsi hanya fokus pada pembangunan industri yang anggarnya sekitar Rp 3,2 triliun sesuai pembahasan terakhir kemarin di DPR RI.

“Bagi kami LIN seolah-olah ingin ada praktek korporasi yang besar dan kemudian mengeksploitasi sumber daya perikanan di Maluku dengan gaya baru. Pemerintah Provinsi harus pertegas arah dari LIN ini seperti apa. Apakah, viu diurus negara lewat Pemerintah Provinsi dan dibentuk BUMD. Ataukah dikelola dalam bentuk Korporasi. Kami menolak dalam bentuk Korporasi. Pemda belum terbuka soal itu,” tegas Collin.

Tokoh adat di Kabupaten Aru lanjut dia, sudah mengambil sikap. Jika Pemerintah pusat dan Provinsi tetap memaksakan masuk dan ekploitasi laut Aru, maka sikap penolakan ini akan dimuat dalam fatwa-fatwa adat dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Kalau sikap ini tidak di dengarkan, maka akan dilakukan proses pembakaran kepada Kapal-kapal yang ada laut Aru. Ini sikap kami. LIN bagi kami tidak jelas. Masyarakat Aru merasa diperlakukan secara tidak adil,” ungkap Collin.

Sekda Maluku Kasrul Selang yang dikonfirmasi wartawan terkait anggaran 3,2 triliun yang ditetapkan DPR RI untuk LIN belum mau berkomentar banyak. ” Kalau soal itu saya belum tau, nanti saja,” sahut Kasrul.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasikan program lumbung ikan nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).

Komisi IV juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp 3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasarana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,- yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” kata Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama