Connect with us

Ekonomi

Terkait Kilang Masela, Masyarakat Diimbau tak Jual Tanah

Ambon, ameksOnline.- Masyarakat diharapkan tidak cepat menjual lahan kepada investor. Sistem sewa akan jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat di lokasi pembangunan Kilang Blok Masela.  Solusi lain, diikutkan sebagai modal, dengan begitu mereka tidak akan kehilangan tanah 

“Pemerintah harus menjadi pelindung hak atas tanah milik warga. Kalau tanah dijual, maka sampai anak cucu akan kehilangan hak. Ini tidak boleh terjadi. Bisa dicarikan solusi, sehingga masyarakat tidak dipaksa untuk melepaskan haknya,” jelas Sosiolog dari Maluku, Dr. Paulus Koritelu di Ambon, Rabu (3/6).

Investor memiliki modal uang, tetapi masyarakat juga memiliki modal berupa tanah, sehingga bisa dicarikan cara kerjasama yang tidak merugikan masyarakat di masa depan. “Dengan harga berapapun saat ini, tentu tidak akan sebanding dengan kehilangan hak seumur hidup. Di kemudian hari, Ketika masa operasi kilang selesai, kan tanah bisa kembali kepada pemilik,” kata pria yang disapa Poli ini.

Keberadaan pemerintah, kata dia, harusnya bisa mengatur, agar semua diuntungkan, bukan saja investor, tapi juga  masyarakat.“Pemerintah ada untuk mengatur hal-hal yang begini. Sehingga masyarakat tidak kehilangan hak dan operasi kilang bisa berjalan. Sekecil apapun, jadikan tanah rakyat itu sebagai saham, misalnya. Jangan sampai modal hanya dilihat sebatas uang,” tegasnya.

Pemerintah diingatkan, tidak menyederhanakan masalah tanah, karena tanah memiliki arti tersendiri bagi orang Maluku Tenggara. Tanah sebagai tempat mencari rejeki (ekonomi).  “Jadi, kalau ada ganti rugi 10 kali lipat sekalipun tidak akan menyelesaikan masalah, karena hal itu berarti masyarakat harus melepaskan hak atas tanah,” kata dia.

Tanah juga merupakan identitas kolektif dari komunitas. Jadi, Ketika hak atas tanah dilepaskan, berarti melepaskan identitas kolektif.“Kuatnya identitas kolektif itu bisa kita lihat, kalau ada anggota komunitas  yang meninggal di luar daerah, akan diusahakan jenazah dipulangkan ke tanah leluhurnya. Ini karena tanah itu merupakan identitas,” kata Poli.

Sebaiknya investor dan pemerintah tidak membeli tanah rakyat dengan sistem ganti rugi, karena mencabut identitas rakyat. “Kehilangan hak atas tanah itu sama dengan kematian jangka Panjang. Kalau mau hadirkan kesejahteraan  rakyat, ya  baiknya menggunakan sistem sewa atau kontrak,” katanya.

Tokoh Masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB), Zeth Songupnuan, yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memperoleh informasi kalau Nustual (Pulau Tual) menjadi lokasi kilang gas Masela. Pulau itu merupakan tanah adat yang dimiliki oleh banyak orang. 

“Ada keinginan warga  agar Inpex atau pemerintah menggunakan dengan cara kontrak atau sewa, sehingga tidak harus menghilangkan hak. Saya bicara dengan beberapa saudara, saudara kami ingin dengan sistem kontrak,” katanya.

Zeth menyayangkan, informasi mengenai lokasi itu baru diberikan kepada masyarakat, ketika spekulan sudah membeli tanah dengan harga murah. “Ini berarti informasi lokasi sudah lama bocor, kemudian mereka membeli tanah. Ini pembohongan kepada masyarakat. Kita kan bertanya-tanya, apakah mereka tidak tahu atau mereka kerja sama untuk merugikan pemilik tanah,” katanya.

Menurut Zeth, kalau pemerintah mau gunakan dengan sistem kontrak atau sewa silakan saja dan bisa dibicarakan dengan masyarakat adat di sana. “Kalau nanti selesai operasi, apakah 50 tahun atau 100 tahun, kan bisa dikembalikan kepada masyarakat,” jelas Zeth.

Dia mengatakan, ketika berkomunikasi dengan beberapa keluarga, memang ada keinginan agar tanah dikontrak atau disewa saja. Selain itu, tanah yang sudah dibeli spekulan, juga tidak akan diizinkan, karena merasa ada ketidakjujuran dalam prosesnya. “Ada yang sudah jual murah, mereka merasa ditipu dan dibohongi,” katanya.(yan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Ekonomi