Connect with us

Berita Utama

Terkait Mobdis DPRD, Ini Penjelasan Sekwan Bursel

Ketua DPRD Bursel, Muhajir Bahta

Ambon, ameksOnline.- Sekretaris DPRD Buru Selatan, Hadi Longa menegaskan, pengembalian mobil dinas anggota DPRD setempat sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Peraturan ini terkait dengan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. “Jadi mobil itu sudah dikembalikan sejak tahun 2017. Semua mobilnya ada, namun saat BPK datang, mobilnya kan di beberapa tempat karena rusak,” kata Hadi ketika dikonfirmasi ameksOnline.

Menurut dia, saat BPK datang sudah disampaikan laporan titik lokasi mobil-mobil itu. Mobil berada di luar, karena mengalami kerusakan parah, termasuk ada yang diperbaiki di Ambon. “Karena tidak ada fisiknya, lalu disebut temuan,” kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan Syamsudin Tibi Pengurus Barang di Sekwan Bursel. Kepada ameksOnline, dia justeru mengaku, dalam catatan barang, mobil-mobil itu sudah tidak lagi dipakai sejak 2015 dań 2016.

“Jadi mobil-mobil itu tidak dipakai karena rusak. Kami punya bukti itu. Dan sudah dilakukan uji petik bersama pihak kepolisian. Dan benar, mobilnya ada. Dan itu ada berita acaranya. Jadi mobil itu tidak pernah lagi dipakai, apalagi sampai disebut 2018,” kata Syamsudin.

Ketua DPRD Bursel, Muhajir Bahta mengaku, mobil dinas miliknya sudah tidak lagi dipakai sejak 2016. Kata dia, mobil itu mengalami kerusakan parah, Karena itu tidak bisa lagi digunakan hingga saat ini.

Muhajir membenarkan, telah diperiksa Direktorat kriminal khusus Polda Maluku. Pemeriksaan dilakukan beberapa hari lalu. Ini terkait dugaan penerimaan uang transportasi, sementara masih menggunakan mobil dinas.

“Saya ini tidak menggunakan mobil dinas sejak 2016. PP Nomor 18 berlakunya September 2017, namun uang transportasinya baru dibayar 2018. Lalu bagaimana saya ditudung masih menggunakan mobil dinas, dan mendapat uang transportasi,” kata dia.

Dia juga tidak menampik, ada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan itu keluar 2019 berdasarkan audit penggunaan APBD tahun 2018.

“Karena teman, saya titipkan 159 juta rupiah ke Bendahara Kas Daerah,” kata dia. Setelah dilakukan uji petik, laporannya diserahkan ke BPK. BPK Wilayah Maluku menyarankan berkoordinasi dengan Inspektorat daerah Bursel untuk menyurati BPK Pusat.

“Nah, BPK itu punya fase waktu 24 bulan untuk tindak lanjut temuan. Berakhirnya nanti Maret. Karena tidak ada temuan, nanti uang yang kita titipkan ke Bendahara harus dikembalikan lagi,” pungkas Muhajir.(UPI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama