Connect with us

Lintas Pulau

Tuanaya Luruskan Kisruh LPJ ADD Tengah-Tengah

Warga Tengah-Tengah saat mendengar LPJ ADD-DD Tengah-Tengah. -Faisal Lestaluhu-


Ambon, ameksOnline – Rany Tuanaya, Pendamping Desa Tengah-tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi dalam rapat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Tengah-tengah.


Menurut Rany, kehadirannya di desa tersebut, bukan untuk menghadiri musyawarah atau rapat LPJ, sebab ia tidak diundang atau diberitahukan secara resmi terkait kegiatan dimaksud.’’ Beta (saya) datang bukan untuk menghadiri pertemuan tersebut karena memang tidak undang secara resmi yang mereka sampaikan kepada beta,’’ ungkap Rani kepada ameksOnline, kemarin.


Rany melanjutkan, kedatangannya di pertemuan itu karena diundang oleh pejabat negeri yang baru Rahipaty Fino Tuharea dan itu beta terima via WhastAapp.

’’ Dalam pertemuan saya mengklarifikasi tuduhan yang disampaikan sejumlah oknum pemuda desa tengah-tengah di media sosial, buat beta pribadi terkait persoalan di desa tersebut. Sehingga beta merasa sangat dirugikan, apalagi tuduhan yang dialamatkan itu bagi beta sangat tidak mendasar dan beta merasa sangat dirugikan,” ungkapnya.


Coba bayangkan saja, lanjut Rany, ada oknum pemuda di desa itu yang mengatakan bahwa beta menggelapkan anggaran Rp 60 juta rupiah (dana silpa). Kemudian dana Rp 5 miliar rupiah.

“Abang (wartawan), kalau mereka bilang dana Rp 5 miliar rupiah, itu berate dana dari tahun 2015-2019. Nah, kalau beta yang menggelapkan anggaran itu, maka tidak ada lagi kegiatan di Negeri Tengah-tengah. Jadi, apa yang mereka tuduhkan kepada beta sama sekali tidak benar,’’ tegasnya.


Atas tuduhan ini juga, tegas Rani, ia akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan oknum warga tersebut ke pihak berwajib.’’ Beta punya bukti yang mereka sampaikan via WhatsApp. Mereka menuding beta yang menggelapkan anggaran itu (60 juta dan 5 M). Beta merasa difitnah, makanya hari ini (kemarin) saya mengambil langkah untuk melaporkan oknum tersebut ke pihak berwajib,” tegasnya lagi.


Terkait rapat kemarin, kata Rany, memang saya sampaikan agar jangan ada yang memotong pembicaraan saya agar supaya semuanya jelas. Dan itu permintaan beta kepada saniri untuk diberikan kesempatan pertama menjelaskan terkait tuduhan yang dialamatkan kepada saya.

“Setelah saya menyampaikan penjelasan dan klafikasi terkait tuduhan oknum warga, saya langsung pamit pulang, karena beta punya bayi dan urusan keluarga yang tidak bisa ditingkalkan,’’ terang dia.


Sementara, tutur perempuan berkacamata ini, terkait laporan pertanggung jawaban negeri kepada masyarakat, saya tidak punya wewenang untuk menyampaikan LPJ negeri. ’’ Karena itu bukan tugas dan tanggung jawan beta sekalu pendamping desa,’’ jelasnya.


Ditambahkan, apabila memang direncanakan untuk LPJ negeri, maka silahkan mereka melanjutkan tanpa harus ada kehadiran pendamping.’’ Kecuali mereka mengundang beta secara resmi. Sekali lagi beta sampaikan LPJ itu dibuat oleh pemerintah desa dan harus pemerintah desa setempat yang menyampaikan, bukan pendamping,” tutup Rany.(CAL)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau