Connect with us

Berita Utama

Usai Panen Rp700 Miliar, Giliaran Pusing Bayar Hutang

Fauzan Alaktiri, Anggota DPRD Maluku.

Ambon, ameksOnline.- Semua proyek yang dibiayai dana Rp700 miliar sedang dilaksanakan. Mayoritas pembiayaan diarahkan untuk proyek fisik. Target selesai April 2021. Masalah kini muncul. Darimana sumber anggaran untuk membayar kembali pinjaman itu?

Dana ini digelontorkan oleh PT SMI, salah satu BUMN di Indonesia. Selain Maluku, ada Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mendapatkan alokasi pinjaman. Tujuan pinjaman untuk membiayai sejumlah proyek yang sudah direncanakan lebih awal.

“Artinya, proyek yang memang sudah direncanakan, tapi karena Covid-19, tertunda pelaksanaannya. Kan pembiayaannya dialihkan untuk penanganan Covid. Nah, pinjaman ini diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek tadi. Bukan membiayai usulan proyek baru,” kata Fauzan Alaktiri, anggota DPRD Maluku asal PKS, yang meqghubungi ameksOnline pagi tadi.

Menurut dia, masalah ini akan dibahas di DPRD Maluku. Dia tak menampik, dalam klausul perjanjian tertulis, pinjaman ini tak membutuhkan persetujuan DPRD. Hanya saja kewajiban membayar kembali, harus mendapat persetujuan wakil rakyat.

“Kami juga tidak tahu kapan mulai membayarnya. Sekarang belum dibahas, mau dibayar menggunakan pendapatan darimana. Semuanya harus dibicarakan,” kata Fauzan ketika ditanyakan terkait metode pembayaran hutang tersebut.

Menurut dia, DKI Jakarta yang juga mendapatkan pinjaman pembiayaan proyek-proyek tertunda akibat Covid-19, membaginya dalam dua tahun pelaksanaan.

“Jadi bukan satu tahun langsung dikebut habiskan dana pinjaman tersebut. Jakarta itu baginya dua tahun pelaksanaan dengan menggunakan skala prioritas. Dan diarahkan untuk proyek-proyek yang padat karya,” kata dia.

Sementara di Maluku, kata dia, lebih banyak diarahkan untuk proyek fisik yang hanya menguntungkan segelintir orang. “Mana dampak ekonominya terhadap orang banyak? Kan minim sekali,” pungkas dia.

Paska penggunaan pinjaman tersebut, kata dia, masalah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, bagaimana membayarnya nanti. “Pemerintah punya waktu tiga tahun untuk mengembalikannya,” tandas Fauzan.(UPI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama