Connect with us

Berita Utama

Wapres ke Ambon, ButuhKonvergensi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Wapres Ma'ruf Amin
Wapres RI Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail.

Ambon, ameksOnline.- Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran pendukung penanggulangan kemiskinan baik, perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem dengan jumlah mencapai lebih Rp. 500 triliun.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku Murad Ismail yang didampingi olen Bupati Maluku Tengah, Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat, dan Bupati Seram Bagian Timur hari ini di Kantor Gubernur, Maluku (13/10).

Ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di 7 Provinsi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam rapat koordinasi secara tegas, Wapres mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada lima daerah di Maluku.

“Baik program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah Kabupaten prioritas tahun 2021 yakni Maluku Tengah, SBT, KKT MBD dan Maluku Tenggara,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera.

Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Sebagaimana arahan Presiden yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai nol persen pada tahun 2024.

Maka mulai pada tahun 2021 telah ditetapkan 35 kabupaten kota prioritas di 7 provinsi, yang khusus untuk Provinsi Maluku iyalah ditetapkan lima kabupaten prioritas yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

“Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku tersebut, serta seluruh 35 Kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di lima wilayah tersebut,” ungkap Mantan Ketua MUI Republik Indonesia itu. (WHB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita Utama