Connect with us

Lintas Pulau

Warga Adat Kobi di Seram Utara Kecipratan Uang PT Nusa Ina

Warga berkumpul menerima dana kompensasi lahan petuanan di kantor negeri Kobi. Rabu (9/4) pekan lalu. Ist

Masohi, ameksOnline.-Warga negeri Kobi dan Maneo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, kecipratan uang kompensasi pembebasan lahan senilai Rp 2 juta per Kepala Keluarga.

Dana kompensasi yang digelontorkan PT Nusa Ina Grop untuk kedua negeri tersebut mencapai Rp 4,6 miliar. Negeri Maneo mendapat Rp 2,3 miliar, sedangkan negeri Kobi sebesar Rp 2,2 miliar.

Ketua Tim Bagi Hasil, Hasim Pasahari mengungkapkan, dana tersebut disalurkan kepada seluruh masyarakat negeri Kobi dengan klasifikasi masyarakat yang berdomisili di Kobi memperoleh Rp 2 juta, di luar Kobi Rp 1 juta dan pemuda sebesar Rp 500 ribu.

“Dibagi kepada seluruh warga tanpa kecuali, yaitu warga asli Kobi Rp 2 juta per Kepala Keluarga, warga Kobi yang menetap di luar sebesar Rp 1 juta, serta pemuda masing-masing mendapat Rp 500 ribu,” ungkapnya melanjutkan.

Termasuk orang luar yang telah menikah dan menetap di negeri Kobi dan berdomisili di luar negeri Kobi kecipratan dana tersebut. Dikatakan, tahap pertama telah disalurkan kepada seluruh masyatakat, pekan kemarin.

“Orang luar yang menikah di Kobi pun mendapat hak yang sama, karena mereka sudah menjadi bagian dari negeri ini. Tentu saja, masyarakat merasa bersyukur bisa menikmati hasil tanah petuanan perkebunan kelapa sawit,” kata Pasahari.

Dia membeberkan, dana yang dibagikan kepada masyarakat merupakan kompensasi pembebasan lahan petuanan milik negeri Kobi dan Maneo untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 4 ribu hektar.

“Itu lahan petuanan kedua negeri, makanya setiap warga berhak mendapatkan dana tersebut tanpa kecuali,” katanya. Kesepakatan bersama pihak perusahan menyusul adanya transaksi jual beli tanah secara sepihak tanpa melibatkan pemerintah negeri dan saniri negeri.

Lahan-lahan yang dikuasai orang per orang tersebut merupakan lahan yang diserahkan secara kolektif oleh pemerintah negeri Kobi dan Maneo pada tahun 2008. Namun, dalam perjalanan ditemukan transaksi jual beli secara sepihak.

Maka, pemerintah dan saniri negeri mengambil alih lahan dimaksud melalui proses perdata pada tahun 2018. Namun begitu, pemerintah negeri sebutnya membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menunjukan surat kepemilikan lahan.

Surat-surat kepemilikan tersebut merupakan syarat untuk proses pencairan dana dari pemerintah negeri Kobi dan Maneo kepada mitra. “Selain pembagian dana ke warga, juga ke mitra. Terhadap mitra, perlu menunjukan surat jual beli lahan, batas tanah,” jelasnya.

Anggota DPRD Maluku Tengah, Syafi Boeng mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, yang bergerak cepat membentuk tim identifikasi tanah.

Kejelasan identifikasi tersebut turut membantu pemerintah negeri dalam proses pengembalian lahan yang selama ini dikuasai sepihak oleh oknum-oknum yang bukan warga Kobi dan Maneo.

“Paling tidak dapat meminimalisir dampak buruk di tengah masyarakat,” ujarnya. Selain Pemkab, dirinya pun mengapresiasi kesepakatan kerjasama pemerintah negeri dan pihak perusahan terhadap hak-hak masyarakat.

Dimana, visi PT Nusa Ina Grop untuk mensejahterakan masyarakat dalam investasi perkebunanan kelapa sawit di wilayah itu terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyatakat.

“Sehingga tidak muncul klaim dan konflik. Intinya, visi perusahan terjawab dengan manfaat yang kini dirasakan seluruh masyarakat negeri Kobi dan Maneo,” tutupnya.(ANC)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Lintas Pulau